Arsip Digital
5 dokumen tersedia
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa • PDF • 879.6 KB • 2025
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini diterbitkan untuk memperkuat tata kelola pengadaan pemerintah agar lebih cepat, transparan, akuntabel, serta mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, serta koperasi. Selain itu, Perpres ini juga memperluas pengaturan pengadaan hingga ke tingkat pemerintah desa sehingga proses pengadaan menjadi lebih tertib dan terintegrasi.
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa • PDF • 729.5 KB • 2022
Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa • PDF • 827.9 KB • 2021
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Advisor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tim Pendamping Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa • PDF • 428.7 KB • 2020
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tim Pendamping Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tim Pendamping Kontrak pada LKPP RI Tahun 2019
Pengadaan Barang/Jasa • PDF • 2,243.1 KB • 2019
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tim Pendamping Kontrak pada LKPP RI Tahun 2019