Artikel, panduan, dan wawasan seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres No. 16 tahun 2018 dan Peraturan perundang-undangan lainnya selalu dikenal dengan adanya serah terima pekerjaan yang umumnya dila...
Baca selengkapnya →
Pengendalian pelaksanaan kontrak dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apalagi jika berkaitan dengan permasalahan hukum. Pengendalian kontrak seharusnya dilaksanakan oleh P...
Baca selengkapnya →
Menarik jika berbicara tentang keberpihakan peraturan perundang-undangan kepada usaha kecil dan usaha mikro dalam proses pengadaan barang/jasa. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja terdapat kendala y...
Baca selengkapnya →
Perubahan Kontrak merupakan hal yang wajar terjadi dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dapat disebabkan dengan kondisi lapangan yang di luar perhitungan dalam perencanaan dan tidak teridentifikasi sebe...
Baca selengkapnya →
Melanjutkan tulisan sebelumnya yang telah membahas siapa saja pelaku pengadaan barang/jasa pada PBJ dalam Penanganan Kondisi Darurat, maka tulisan selanjutnya kita akan mengupas sedikit tentang kata ...
Baca selengkapnya →
Dalam pengadaanbarang/jasa pelaku pengadaan memegang peranan penting di dalam setiap proses pengadaan barang/jasa baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Jika di dalam kondisi normal p...
Baca selengkapnya →
Sebenarnya tulisan ini dibuat mengingat masih banyak rekan-rekan yang bertanya bagaimana prosedur untuk pengadaan s.d. Rp. 50 Juta. Sebagian berpendapat bahwa dalam pengadaan s.d. Rp. 50 Juta cukup di...
Baca selengkapnya →
Melanjutkan tulisan sebelumnya yang membahas tentang proses pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat, namun kali ini lebih kepada dampak psikologisnya yang akan timbul kepada para pelaku...
Baca selengkapnya →
Dalam kondisi ini dimana pemerintah diminta mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan penyebaran Covid-19 tidak terlepas juga dengan pengadaan barang/jasa. Terhadap hal ini LKPP juga telah ...
Baca selengkapnya →
Awal bulan Maret 2020, dunia pengadaan barang/jasa sempat terhenyak dengan adanya putusan MA Nomor 64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemo...
Baca selengkapnya →
Perubahan mendasar atas peran PJPHP dan PPHP terjadi sejak dikeluarkannya P1618 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Posisi PJPHP dan PPHP yang begitu strategis terhadap diterimanya suatu paket p...
Baca selengkapnya →
Dalam suatu diskusi pada suatu kesempatan muncul perdebatan yang sebenarnya telah diatur dengan jelas dalam kedua aturan sebagaimana disebutkan di dalam judul tersebut di atas. Ya...ini tentang lingku...
Baca selengkapnya →
Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara merupakan ketentuan teknis yang mengatur tentang pembangunan gedung negara. Dalam peraturan tersebut didefinisikan bangunan g...
Baca selengkapnya →
Dalam P1618 diketahui bahwa terdapat beberapa jenis kontrak yang diterapkan, dan pada kali ini saya akan mengulas mengenai kontrak pada konsultan pada umumnya dan konsultan perencanaan pada khususnya...
Baca selengkapnya →
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pemaketan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK pada setiap Perangkat Daerah selalu terdapat paket pekerjaan yang jika ditinjau dari pagu anggaran dapat dilaksana...
Baca selengkapnya →
Memasuki tahun anggaran 2019 bisa dikatakan memasuki era baru bagi sebagian besar PA/KPA/PPK yang berdasarkan dengan P1618 memiliki peranan yang besar dalam proses pengadaan barang/jasa. Dulu bisa dik...
Baca selengkapnya →
Dalam proses pengadaan barang/jasa dengan swakelola, peranan perencanaan pengadaan sangat strategis dalam membantu mengarahkan pelaksanaan pengadaan dan penatausahaan sehingga pelaksanaan pengadaan ba...
Baca selengkapnya →
Kendala utama dalam penindakan kepada penyedia yang telah dikenakan sanksi daftar hitam dan dimasukkan dalam daftar hitam nasional adalah terlambatnya publikasi daftar tersebut dalam portal pengadaan ...
Baca selengkapnya →
Sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa diberikan kepala penyedia yang telah melakukan wan prestasi atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Dalam P1618 dan PerLKPP No. 17 Tahun 2018 tentang San...
Baca selengkapnya →
Penyelenggara swakelola sesuai dengan P1618 merupakan tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Penyelenggara swakelola menurut pasal 8 P1618 termasuk pelaku pengadaan barang/jasa. Penyel...
Baca selengkapnya →
Sesuai dengan P1618, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan swakelola dan/atau penyedia. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola merupakan cara memperoleh barang.jasa yang dikerjakan sendiri ole...
Baca selengkapnya →
Dalam diskusi pada sebuah pertemuan dengan rekan-rekan dari DPRD, terdapat hal yang terus menerus dipermasalahkan dalam pelaksanaan pokir yang telah diprogramkan ke dalam RKPD dan dianggarkan di dalam...
Baca selengkapnya →
Sejak terbitnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, maka kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa menjad...
Baca selengkapnya →
Syarat sahnya kontrak menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah sebagai berikut: Adanya kesepakatan; Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; Adanya obyek; Adanya causa yg halal. KUHPerdata ti...
Baca selengkapnya →
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa (pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015). Seb...
Baca selengkapnya →
Tidak seperti dengan aturan-aturan sebelumnya yang terbit dengan buku yang tebal dan jumlah halaman yang cukup banyak karena memuat aturan penjelasan dan lampiran, namun dalam Perpres No. 16 Tahun 201...
Baca selengkapnya →
Dunia pengadaan barang/jasa Indonesia kembali mendapatkan suntikan berupa regulasi baru dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beberapa hal b...
Baca selengkapnya →
Banyak yang sering salah dalam memahami antara perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Akibatnya sering terjadi permasalahan hukum yang terjadi dengan adanya perbed...
Baca selengkapnya →
Dalam Pengadaan Barang/Jasa setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak kerja dengan PPK, maka proses yang tidak ka...
Baca selengkapnya →
Disaat sebuah pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak apakah otomatis dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan ketentuan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak? T...
Baca selengkapnya →
Anggaran luncuran yang selanjutnya dicatat sebagai utang daerah saat ini menjadi salah satu fenomena bagi daerah kabupaten/kota akibat besarnya defisit keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah....
Baca selengkapnya →
Spesifikasi pekerjaan sesungguhnya telah mulai muncul saat pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hal ini dapat dilihat pada pasal 22 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana pengguna anggaran memilik...
Baca selengkapnya →
Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 diseb...
Baca selengkapnya →
Salah satu yang menjadi ketakutan bagi pokja adalah jika penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan yang sedang dilelangkan ternyata masuk dalam daftar hitam. Dan yang...
Baca selengkapnya →
Swakelola sesuai dengan Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya didefinisikan sebagai pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau d...
Baca selengkapnya →
Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir mayoritas daerah Kabupaten/Kota bahkan Propinsi di Indonesia mengalami keterlambatan dalam pengesahan anggaran pada tahun 2017. Sehingga belajar dari hal tersebut, ...
Baca selengkapnya →