Menampilkan 20 regulasi
NoNama File / RegulasiUnduhLihat
1 Perpres Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ù dasar hukum utama PBJ
🔒 Unduh 👁 Lihat
2 Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Perubahan Pertama atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
🔒 Unduh 👁 Lihat
3 Perpres Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
Perubahan Kedua atas Perpres 16/2018 ù PDN, percepatan PBJ, perluasan hingga Pemerintah Desa
🔒 Unduh 👁 Lihat
4 Keputusan Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023
Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik
🔒 Unduh 👁 Lihat
5 Keputusan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024
Penyelenggaraan Katalog Elektronik ù Platform Katalog V6, manajemen produk, transaksi, negosiasi, pembayaran
🔒 Unduh 👁 Lihat
6 Keputusan Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024
Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 di seluruh K/L/Pemda termasuk tarif PNBP
🔒 Unduh 👁 Lihat
7 Keputusan Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025
Mini-Kompetisi E-Purchasing ù perluasan ke BUMN, BUMD, BUMDes, BLU, BLUD, PTN BH
🔒 Unduh 👁 Lihat
8 Keputusan Keputusan Deputi II LKPP Nomor 1 Tahun 2023
Pedoman dan tata cara teknis pelaksanaan konsolidasi pengadaan pada Katalog Elektronik
🔒 Unduh 👁 Lihat
9 SE Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024
Pedoman E-Purchasing Katalog Elektronik melalui Mini-Kompetisi ù barang/jasa dan konstruksi
🔒 Unduh 👁 Lihat
10 SE Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2024
E-Purchasing Katalog Laptop PDN Konsolidasi Nasional TA 2024-2025 ù prioritas PDN TKDN =25%
🔒 Unduh 👁 Lihat
11 SE Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024
Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 ù berlaku 1 Jan 2025, migrasi dari V5 ke V6
🔒 Unduh 👁 Lihat
12 SE Surat Edaran Bersama Kemendagri & LKPP Nomor 1 Tahun 2025
Percepatan PBJ melalui Katalog Elektronik V6 pada Pemerintah Daerah ù mekanisme LS dan UP
🔒 Unduh 👁 Lihat
13 SK Keputusan Wali Kota Batam Nomor 301 Tahun 2025
Pemberian Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik di Lingkungan Pemko Batam
🔒 Unduh 👁 Lihat
14 SK Keputusan Sekda Kota Batam KPTS.238/SEKDA/HK/XI/2025
Tim Konsolidasi Pengadaan ATK (Kertas HVS) dan Material Konstruksi (ReadyMix) untuk Katalog Elektronik
🔒 Unduh -
15 Perpres Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 47 ù Swakelola Tipe I
Swakelola Tipe I: PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD lain dan/atau tenaga ahli (maks 50% tim).
🔒 Unduh 👁 Lihat
16 Perpres Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2025 ù Perubahan Ketiga Perpres PBJ
Penyempurnaan ketentuan Swakelola ù strategi sukses proyek swakelola dan mitigasi risiko berdasarkan Perpres 45/2025
🔒 Unduh 👁 Lihat
17 SE Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 ù Mekanisme Kontrak Keadaan Darurat
Penjelasan mekanisme kontrak PBJ dalam penanganan keadaan darurat ù termasuk kontrak Cost Plus Fee
🔒 Unduh 👁 Lihat
18 Peraturan Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2024 ù Penanganan Keadaan Darurat
Menggantikan PerLKPP 13/2018 ù PBJ bencana alam, non-alam, sosial, SAR, kerusakan infrastruktur, darurat politik, bantuan kemanusiaan
🔒 Unduh 👁 Lihat
19 UU Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ù Belanja Tidak Terduga
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ù BTT untuk tanggap darurat bencana pada pengadaan barang/jasa
🔒 Unduh 👁 Lihat
20 Keputusan SOP/UPM/DJBM-208 Tahun 2025 ù Penanganan Darurat Bencana Bina Marga
SOP teknis penanganan keadaan darurat bencana: perencanaan, evaluasi dana, adendum kontrak, koordinasi Pemda
🔒 Unduh -