Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir mayoritas daerah Kabupaten/Kota bahkan Propinsi di Indonesia mengalami keterlambatan dalam pengesahan anggaran pada tahun 2017. Sehingga belajar dari hal tersebut, banyak pemerintah daerah pada tahun 2017 yang selanjutnya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terulang kembali hal tersebut. Bahkan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor...

Salah satu yang menarik dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah terkait dengan adanya ketentuan mengenai keterlambatan yang dapat melewati tahun anggaran....

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam pengadaan barang/jasa terutama untuk jasa konstruksi dan jasa konsultansi serta jasa lainnya dibutuhkan tenaga ahli dengan berbagai kualifikasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh PPK. Sehingga tidak aneh jika dalam dokumen pengadaan pada akhirnya pejabat pengadaan atau pokja ULP mencantumkan syarat kualifikasi tenaga ahli...

Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 terutama pada pasal 8 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....